Transformasi Kelembagaan Petani Menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani Sebagai Model Akselerasi Pengembangan Agribisnis

Abstract

Rendahnya luas kepemilikan lahan di Indonesia yang hanya sekitar 0,3 ha per kepala keluarga merupakan salah satu penyebab petani sulit keluar dari lingkaran kemiskinan di perdesaan. Mentransformasi kelembagaan petani antara lain kelompoktani (poktan) dan gabungan kelompoktani (gapoktan) menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, sehingga keluar dari lingkaran kemiskinan. Saat ini jumlah KEP di Indonesia sangat sedikit, hanya 1,73% dari jumlah Poktan atau 19,3% dari jumlah Gapoktan. Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya KEP melalui transpormasi poktan dan atau gapoktan di perdesaan. Salah satu KEP yang sudah berkembang dan dapat diajdikan sebagai sebuah model dalam pengembangan agribisnis, adalah Koperasi Solok Radjo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Beberapa factor yang berperan penting dalam proses transformasi tersebut antara lain: partisipasi petani; kualitas sumberdaya manusia (SDM); akses
petani terhadap pembiayaan, akses informasi, dan jejaring kerjasama. Faktor-faktor tersebut sebagian besar merupakan tugas dan fungsi penyuluh pertanian. Oleh karena itu peran penyuluh perlu terus ditingkatkan untuk memotivasi dan mendampingi petani dalam proses transformasi kelembagaan petani menjadi KEP dalam mengembangkan agribisnis petani.